Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemenkes

Manajerial

Lainnya

Pegawai Kementerian Kesehatan

Rekonsiliasi Pada Monsakti Dan Hubungan Antar Modul Pada Sakti

Aplikasi Penyusunan Lk Sakti & Monsakti

Implementasi dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel di lingkungan Kementerian Kesehatan

Workshop Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Final Quiz Workshop Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk menyusun danmenyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalampenerapan standar akuntansi pemerintahan, serta berdasarkan kewenangan MenteriKeuangan selaku bendahara umum negara untuk menetapkan kebijakan danpelaksanaan anggaran negara dan menetapkan sistem akuntansi dan pelaporankeuangan negara.Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan rangkaiansistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkanfungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai denganpelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat yangberdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi. Sistem inidilaksanakan dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yangtelah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 dengan tujuanadalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, efisiensi dalampelaksanaan proses bisnis pelaporan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri atas SistemAkuntansi Bendahara Umum Negara dan Sistem Akuntansi Instansi. Kedua sistem inimencakup seluruh proses mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,hingga penyajian laporan keuangan secara menyeluruh dan terpadu. Sistem AkuntansiBUN dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan selaku BUN, sedangkanSistem Akuntansi Instansi dilaksanakan oleh setiap Kementerian/Lembaga dimana sistemtersebut akan memproses data transaksi keuangan dan barang untuk menghasilkanLaporan Keuangan Kementerian/Lembaga.Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedurmanual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan padaKementerian/ Lembaga. SAI diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat Satkersampai tingkat Kementerian/Lembaga meliputi: akuntansi dan pelaporan keuangan sertaakuntansi dan pelaporan BMN. Dalam rangka pelaksanaan akuntansi dan pelaporankeuangan, Kementerian/Lembaga membentuk unit yang terdiri atas: Unit Akuntansi KuasaPengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Wilayah(UAPPA - W), Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran - Eselon I (UAPPA - E1),dan/atau Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)Satker selaku UAKPA, memproses transaksi keuangan dan barang untuk menghasilkanLaporan Keuangan yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), LaporanOperasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK). Laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian/Lembaga ini akandigunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. PenyampaianLaporan Keuangan dilakukan secara berjenjang dari KPA sampai dengan tingkatPengguna Anggaran berupa Laporan Keuangan triwulan I, semester I, triwulan III, dantahunan.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024, Sekretariat JenderalKemenkes terdiri dari 7 Biro dan 6 Pusat yang secara struktur organisasi berada di bawahMenteri tetapi secara pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi SekretariatJenderal. Selain itu, terdapat 7 Balai (Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT)) yang semula dibawah koordinasi Ditjen Sumber Daya Manusia Kesehatan menjadi di bawah koordinasiSekretariat Jenderal (hingga saat ini masih berproses penetapan regulasi terkaitperpindahan tugas dan fungsi tersebut). Pada Pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatantersebut, Biro Umum mempunyai fungsi salah satunya adalah koordinasi pengelolaan danpenyusunan laporan keuangan dan barang milik/kekayaan negara Sekretariat Jenderal,sehingga Biro Umum mulai TA 2025 bertanggung jawab menyusun danmengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan baik tingkat Satker Kantor PusatSekretariat Jenderal, maupun Laporan Keuangan tingkat Wilayah dan Eselon I UnitSekretariat Jenderal.Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan laporan keuangan, maka diperlukandukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten agar laporan yang dihasilkanakurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kompetensi SDM dalambidang akuntansi dan pelaporan keuangan harus terus ditingkatkan, mengingatperkembangan regulasi dan teknologi yang terus berubah. Salah satu metode efektif untukmeningkatkan kompetensi SDM adalah melalui workshop. Beberapa alasan mengapaworkshop menjadi solusi terbaik dalam meningkatkan kemampuan penyusun laporankeuangan antara lain:1. Pemahaman regulasi terbaruRegulasi terkait akuntansi dan pelaporan keuangan terus berkembang. Workshopmemberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami dan menerapkan regulasiterbaru agar laporan keuangan tetap sesuai standar2. Peningkatan keterampilan praktisMelalui sesi praktik langsung, peserta dapat mengasah keterampilan teknis dalampenyusunan laporan keuangan, termasuk analisis data, penyajian laporan, danpenggunaan software akuntansi terkini3. Peningkatan efisiensi dan akurasiWorkshop membantu peserta dalam mengoptimalkan proses penyusunan laporan,sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi risiko kesalahan dalampencatatan keuangan 4. Kolaborasi dan diskusiWorkshop memberikan ruang bagi peserta untuk berdiskusi dengan para ahli danrekan sejawat, sehingga dapat saling bertukar pengalaman dan solusi atas tantanganyang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan5. Adaptasi terhadap teknologi baruDi era digital, penggunaan teknologi dalam akuntansi semakin berkembang.Workshop memberikan wawasan tentang penggunaan software dan sistem digitalyang dapat meningkatkan efektivitas pelaporan keuangan.Dengan mengikuti workshop, SDM penyusun laporan keuangan dapat terus meningkatkankualitas kerja mereka dan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikanmencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Investasi dalam pengembangankompetensi SDM melalui workshop bukan hanya mendukung akuntabilitas keuangan,tetapi juga memperkuat fondasi organisasi atau lembaga dalam menghadapi tantanganekonomi masa depan.Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, Biro Umum selaku penanggung jawabpenyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal perlu untuk melakukanpeningkatan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan khususnya di lingkunganSekretariat Jenderal.&nbsp;Workshop ini direncanakan akan dilaksanakan pada awal Juni 2025 denganpembicara/pembahas dari berbagai latar belakang yang relevan, seperti:1. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), DJPBn Kemenkeu2. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP), DJPBnKemenkeu3. Biro Keuangan dan BMN Kemenkes

Dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib,efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan untuk menyusun danmenyajikan laporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan prinsip akuntansi dalampen...

Workshop Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025

Tentang Workshop

Target Peserta

Tujuan Workshop

Kompetensi

Tanggal Pelaksanaan

No Kontak Penyedia Workshop

Konten Workshop

Ulasan Workshop dari Peserta