Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Kemenkes

Manajerial

Lainnya

Pegawai Kementerian Kesehatan

Kebijakan Nasional Dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan

Kebijakan Survei Status Gizi:SSGI dan Pemanfaatan Data

Kebijakan Komunikasi dan Informasi Kesehatan

Isu - Isu Kebijakan di Unit Utama Kementerian Kesehatan (lanjutan)

Final Quiz Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan Seri 5

<p>Kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based health policy) adalah kebijakan yang dirancang dan diterapkan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, hasil penelitian, dan data yang relevan, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan masyarakat secara efisien dan efektif. Pendekatan ini mengutamakan penggunaan data dan informasi yang valid, terpercaya, dan relevan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam sektor kesehatan. Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dapat meningkatkan program kesehatan dengan memastikan setiap proses berdasarkan pada bukti yang tersedia. Kebijakan kesehatan berbasis bukti sangat penting untuk mencapai hasil kesehatan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dengan mengandalkan bukti yang kuat dan data yang valid, kebijakan kesehatan yang diambil akan lebih relevan, berdampak positif, dan lebih diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan berbasis bukti menjadi fondasi penting dalam pembangunan sistem kesehatan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dalam menyusun kebijakan kesehatan, sangat penting untuk menggunakan data dan bukti ilmiah yang dapat mendukung keputusan yang diambil. Agenda setting berbasis bukti membantu untuk mengarahkan kebijakan pada isu-isu yang memiliki dasar penelitian yang kuat. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan opini, tetapi juga berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Agenda setting dalam penyusunan rekomendasi kebijakan kesehatan berbasis bukti dapat membantu memfokuskan perhatian pada masalah kesehatan yang paling mendesak dan relevan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta mendorong kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Dengan adanya agenda setting, kebijakan kesehatan dapat lebih responsif terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat, serta mendukung tercapainya hasil kesehatan yang lebih baik. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah salah satu jenis jabatan fungsional dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran untuk melakukan analisis terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Analis kebijakan berfungsi untuk memberikan kajian dan pertimbangan yang mendalam terkait kebijakan-kebijakan yang sedang atau akan dilaksanakan, serta dampaknya terhadap masyarakat dan berbagai sektor terkait. Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan kebijakan Kesehatan berbasis bukti, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan selaku unit pembina Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan kegiatan Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan (BIJAKes) JF Analis Kebijakan sebagai wadah belajar secara intens berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam analisis kebijakan bidang Kesehatan melalui webinar BIJAKes Seri 1 dengan tema “Agenda Setting (Participatory dan Evidence Based Policy)”. Webinar tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana proses tersebut berlangsung dan bagaimana isu-isu kesehatan dapat memperoleh perhatian yang lebih besar di tingkat kebijakan.</p>

Kebijakan kesehatan berbasis bukti (evidence-based health policy) adalah kebijakan yang dirancang dan diterapkan berdasarkan bukti ilmiah yang kuat, hasil penelitian, dan data yang relevan, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesehatan masyarakat s...

Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan Seri 5

Komunitas Belajar Analis Kebijakan Kesehatan Seri 5

Tentang Webinar

Target Peserta

Tujuan Webinar

Kompetensi

Tanggal Pelaksanaan

No Kontak Penyedia Webinar

Konten Webinar

Ulasan Webinar dari Peserta